DPRD Jabar: Penataan Gunung Geulis bisa antisipasi bencana

DPRD Jabar: Penataan Gunung Geulis bisa antisipasi bencana

DPRD Jabar: Penataan Gunung Geulis bisa antisipasi bencana

Bandung (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengatakan rencana penataan lingkungan atau wilayah di Kawasan Gunung Geulis, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, diyakini bisa mengantisipasi terjadinya bencana alam di sekitar kawasan gunung tersebut.

"Beberapa rencana penataan lingkungan di sekitar wilayah Gunung Geulis dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan beberapa harapan masyarakat. Salah satunya terkait ancaman bahaya bencana alam, yang saat ini di khawatirkan oleh masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Kamis.

Kemarin, kata Ineu, pihaknya meninjau kondisi Gunung Geulis, sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi dari Gabungan Komunitas Peduli Lingkungan Sumedang.

Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan dari hasil pertemuan pihak perusahaan dengan masyarakat dihasilkan beberapa catatan.

Salah satunya rencana penataan lingkungan dengan melakukan penanaman ribuan pohon di sekitar wilayah Gunung Geulis.

Baca juga: Menpar: promosi kunci sukses kejuaraan paragliding dunia di Sumedang

Baca juga: Ribuan rumah di Sumedang dapat bantuan pasang listrik gratis

Pihaknya mengapresiasi, atas upaya yang telah ditempuh oleh unsur masyarakat di sekitar wilayah Gunung Geulis dalam upaya penataan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem alam di wilayah tersebut.

Menurut dia, dibutuhkan tata kelola yang tepat agar potensi-potensi alam di Jawa Barat dapat dimanfaatkan dan hasilnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ineu mengatakan ketika rencana penataan lingkungan di Gunung Geulis berhasil dilakukan maka hal tersebut akan menjadi percontohan bagi penataan lingkungan di daerah lain.

Soroti perizinan

Selain itu, DPRD Jawa Barat, kata Ineu, juga akan segera melakukan kordinasi dengan mitra terkait guna mengevaluasi terkait sistem perizinan.

Baca Juga :  TAKARAN SEDUH KOPI HITAM, BELAJAR SENDIRI DI RUMAH

Menurutnya, saat ini sistem perizinan harus memiliki standar yang jelas, jangan sampai pemberian perizinan penambangan di wilayah Jawa Barat menimbulkan masalah yang dapat merugikan masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan agar solusi dari permasalahan yang kerap terjadi pasca kegiatan penambangan dampaknya dapat segera ditanggulangi, dan tidak mengakibatkan permasalahan yang meluas terhadap kondisi lingkungan di Jawa Barat.

"Bila masih ada yang tidak sesuai harus dilakukan punishment (hukuman), yang disesuaikan dengan aturan yang secara normatif dilakukan pada usaha-usaha tambang seperti ini." kata Ineu.*

Baca juga: UKM binaan BUMN ikut Pameran Kopi dan Coklat Afrika

Baca juga: Dubes RI pasarkan kopi Sumedang di Afrika

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber ArtikelAntaranews

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.